Keterlibatan Indonesia sebagai negara berkembang di dalam keanggotaan Asean Economic Community dan World Trade Organization mendorong Indonesia untuk membuka peluang lebih besar bagi para pemasok asing dalam sektor jasa (liberalisasi jasa). Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan profesi penunjang jasa keuangan yang profesional dan kompetitif agar dapat bersaing dengan penyedia jasa luar negeri. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai sebagai pembina dan pengawas akuntan publik, penilai publik, dan aktuaris mempunyai tanggung jawab dalam pengembangankualitas dan kompetensi ketiga profesi tersebut. Namun pengawasan yang tumpang tindih (overlap) antara Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dan beberapa lembaga lain disinyalir menjadi hambatan bagi profesi dalam mengembangkan kualitasnya. Di pihak lain, posisi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dinyatakan tidak tepat berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dengan teori keagenan, balanced scorecard, dan benchmarking international best practices diharapkan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dapat menemukan alternatif yang ideal dalam posisi organisasinya serta dapat mewujudkan fungsi yang optimal dalam pembinaan dan pengawasan profesi penunjang jasa keuangan.