Pemerintah telah menciptakan model baru dalam pengelolaan instansi pelayanan publik dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Model ini diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat, didorong untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas. Namun demikian, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tidak dapat diimplementasikan dengan mudah. Berbagai kendala dan permasalahan muncul mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan keuangan. Kajian ini bertujuan menelusuri secara mendalam mengenai implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan pemaparan secara menyeluruhdan mendalam mengenai implementasi, permasalahan yang muncul, dan beberapa usulan solusinya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena empirik yang utuh. Data dan informasi diperoleh melalui pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif berdasarkan telaah teoritik yang diolah dari konsep-konsep manajemen keuangan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum berjalan secara efektif dikarenakan tarik menarik kepentingan antar pelaku kebijakan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan Satuan Kerja Badan Layanan Umum; konten yang kurang memperhatikan prinsip fleksibilitas dan kemudahan bagi Badan Layanan Umum; serta lingkungan kepemerintahan yang menunjukkan kuatnya kultur birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan secara konsisten melaksanakan prosedur keuangan dengan rujukan pada peraturan yang berlaku umum bagi instansi pemerintah; sehingga temuan pada ketiga elemen tersebut mengakibatkan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum memberikan manfaat yang optimal bagi Badan Layanan Umum dan masyarakat.